Genjot Kesadaran Masyarakat

Sumber: Seputar Kota, Edisi 157 Jum’at 11 April 2014
Kesadaran pengusaha maupun masyarakat untuk melakukan pengelolaan limbah di Perusahaan Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) nampaknya masih rendah
Buktinya, saat ini masih banyak hotel maupun restoran di Banjarmasin yang belum memanfaatkan PD PAL sebagai sarana pembuangan air limbah. Padahal, peraturan tentang kewajiban bangunan baik itu hotel, restoran, ataupun ruko untuk melakukan pengelolaan limbah sudah tertuang dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010.

Hal ini diakui langsung Direktur PD PAL Banjarmasin H Muh Muhidin ST, MM Menurutnya, masih banyak tempat usaha di Banjarmasin yang belum berlangganan pengelolaan limbah dengan PD PAL.
Ia menuturkan, memang tak ada kewajiban bagi pengusaha hotel maupun restoran untuk berlangganan langsung dengan PD PAL dalam pembuangan limbah. “Memang meraka bisa menggunakan operator pembuangan limbah sendiri. Tapi, kita sebagai operator pemerintah berhak mengetahuinya, agar pembuangan limbah bisa dipastikan tak mencemari lingkungan, air tanah, maupun air sungai,” jelasnya kepada wartawan SK, kemarin.
Muhidin mengaku, pihaknya sering melakukan teguran langsung dengan menyurati pengusaha hotel maupun restoran untuk melakukan pengelolaan limbah dengan benar. “Kita mengharapkan mereka menyadari betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat,”ujarnya. Ia mengaku, persoalan ini terus ditindaklanjuti, sebab sejauh ini banyak bangunan yang belum mengerti bahkan kurang memperhatikan sistem sanitasi yang baik dasn mencemari lingkungan. Bahkan, katanya, Pemko akan memperketat izin pembangunan ruko, hotel ataupun perumahan. Pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Cipta karya untuk tidak akan memberikan izin kepada hotel, ruko dan perumahan tersebut jika tidak melampirkan site plan tentang pengelolaan sistem sanitasi mereka. “Jadi kita diberi pilihan, apakah akan memasang dengan PAL Pemko atau mengelola PAL sendiri sesuai dengan standart sanitasi yang ditetapkan pemerintah, jika belum ada maka izin tidak dapt diberikan,”ujarnya.

Selain itu, aturan tersebut sudah harus diperhatikan seluruh masyarakat. Hal ini mengingat sistem sanitasi di Indonesia yang sangat buruk lantaran dipengaruhi kondisi alam serta kebiasaan manusia yangt membuang limbah sembarang. Untuk itu juga melalui peraturan gubernur tentang ketentuan baku mutu air yang berdasarkan Dod, TSS, sehingga bisa memenuhi septitank yang standart.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pihak PD PAL saat telah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestic pemukiman yang baru kepada DPRD kota Banjarmasin guna menunjang kegiatan PD PAL dalam rangka perbaikan dan mengatsi persoalan pencemaran. “Maksud dan tujuan perda itu untuk mewujudkan kota yang sehat melaui pengelolaan air limbah domestic untuk perlindungan kesehatan masyarakat, melindungi dan menungkatkan kualitas air tanah, air pemukiman agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih dasn kelestarian lingkungan hidup, “kelasnya. (jimmy husein)

Leave a Reply