Mencari Solusi Kreatif Masalah Air Minum dan Sanitasi

KOMPAS –  Senin, 19/5/2014

Dalam dekade terakhir, secara sangat mengesankan Indonesia menjalankan program nasional di bidang air minum dan sanitasi. Hasilnya, seperti tercermin pada data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap air minum sebesar 67,73 persen.

Masih ada jarak 1,14 dari target MDGs 2015 sebesar 68,87 persen. Sedangkan akses terhadap sanitasi yang aman sebesar 59,71 persen, masih ada jarak 2,7 persen dari target MDGs 2015 sebesar 62,41 persen.

Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) mengamanatkan, pada 2019 Indonesia harus mencapai 100 persen akses terhadap air minum dan sanitasi yang memadai. Terdapat sejumlah tantangan untuk memenuhi amanat ini.

Pertama, tantangan kelembagaan. Komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk memprioritaskan sektor air minum dan sanitasi masih perlu didorong. Apalagi, pertumbuhan perkotaan sangat cepat dan kebanyakan kota harus menyediakan air minum dan sanitasi bagi lingkungannya.

Tantangan kedua menyangkut pembiayaan. Pemerintah memiliki keterbatasan sumber daya pendanaan sehingga harus memformulasikan mekanisme pembiayaan yang dapat mendorong pembiayaan menggunakan sumber daya dan skema yang inovatif, seperti public private partnership (PPP) dan corporate social responsibility (CSR).

Tantangan ketiga adalah meningkatkan kapasitas lembaga perusahaan penyedia air minum dengan menerapkan prinsip kewirausahaan. Baik lembaga penyedia air minum maupun sanitasi harus meningkatkan kapasitas mereka agar menjadi lembaga yang kompeten, efisien, layak secara bisnis dan berorientasi pada pelayanan yang baik.

Dan, tantangan keempat adalah memastikan ketersediaan air baku. Sejumlah persoalan yang di depan mata adalah penurunan kualitas lingkungan, polusi sumber daya air, dan pengambilan air tanah berlebihan.

Sumber daya air terpadu

Untuk mengatasi berkurangnya sumber daya air, perlu diterapkan pendekatan pengelolaan sumber daya air terpadu (integrated water resource management/IWRM) yang bertujuan untuk mengelola sumber daya air yang mempertimbangkan aspek lingkungan untuk mengoptimalkan penggunaan air bagi kesejahteraan rakyat. Pada prinsipnya, pendekatan IWRM juga menjadi acuan pada Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang Sumber Daya Air ini diterapkan berbasis batas aliran air. Demi efisiensi administrasi batas aliran air dikelompokkan dalam 131 daerah aliran sungai (DAS).

Dibutuhkan perpaduan antara pengetahuan dan penerapannya di lapangan untuk menyelesaikan permasalahan ketersediaan air. Tantangannya adalah menghasilkan cara berpikir baru dan praktik-praktik mengenai solusi yang aman, efisien, dan biayanya terjangkau terhadap permasalahan air dan sanitasi. Selain itu, usaha keras dan kolaborasi antara tenaga ahli dalam negeri dan internasional juga dibutuhkan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan air minum.

Terkait hal itu, Kemeterian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerja sama dengan Bappenas serta kementerian yang terkait, dengan dukungan dari donor akan menyelenggarakan Stakeholder’s Forum Indonesia International Water Week pada 21-23 Mei 2014 di Grand City Convex, Surabaya. Kegiatan ini merupakan batu loncatan untuk acara Indonesia International Water Week pada 2015.

Stakeholder’s Forum Indonesia International Water Week ini bertujuan mengelaborasi isu-isu air dan sanitasi khususnya di Asia Pasifik; meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pertukaran ilmu dan pengalaman dalam pelayanan air an sanitasi serta pengembangan teknologi; serta memberi berbagai masukan terkait isu-isu global tentang air dan sanitasi khususnya di kawasan Asia Pasifik maupun dalam forum internasional.

Mengangkat tema “Creative Solutions on Water and Sanitation Development Towards Sustainable Human Settlements”, kegiatan ini menyasar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sektor air dan sanitasi, antara lain kalangan pemerintah, akademisi/ahli, praktisi, organisasi donor nasional/ internasional, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dari beberapa Negara antara lain Malaysia, Filipina, Kamboja, Banglades, Pakistan, Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika, Kanada, Perancis, Belanda, dan Inggris. [*]

Leave a Reply