Penjabat Walikota Banjarmasin Pastikan Dukung Program Pembangunan PD PAL

Penjabat Walikota Banjarmasin Drs. HM. Thamrin memastikan untuk tak mengabaikan program PD PAL terutama dalam melakukan pemasangan baru yang selama ini terkesan kurang didukung, secepatnya akan dievaluasi dan bisa didukung dalam menjalankan program pengembangan jaringan. “Perusahaan daerah seperti PD PAL ataupun PDAM itu semua program akan didukung hanya saja memang harus sesuai aturan supaya kita tak ada masalah dikemudian hari, demikian juga pengembangan jaringan PD PAL yang terkesan terabaikan, sama sekali tidak ada niatan yang begitu, kita akan evaluasi bersama,” ungkap Penjabat Walikota Banjarmasin Drs. HM. Thamrin.
Bahkan ujar Thamrin, kalau memang ada instansi yang demikian kurang tepat. Karena pembangunan yang dilaksanakan Pemko Banjarmasin yang menyeluruh dan terprogram maupun terkoordinasi, tetapi kalau memang yang kurang dan masih ada temuan yang demikian semata – mata ini harus dilakukan perbaikan. “Kita ingin ke depan pembangunan yang dilaksanakan Pemko bersinergi karena sebagai aparat pemerintah harus menjadi pelayan yang terbaik bagi masyarakatnya,” papar Thamrin. Oleh karena itu, ujar Kepala BKD Kal-Sel ini, untuk mendukung kinrja Perusahaan Daerah Pengelola Air LImbah (PD PAL) dalam memenuhi target 2.500 sambungan pada 2015 dan sampai sekarang hanya tercapai 10 % saja, ini harus didukung semua pihak karena bagaimana perusahaan daerah Pemko ini harus dikembagkan bersama.
“Jika kinerjanya kurang maksimal kita akan melakukan koordinasi jangan sampai menjadi bumeraang, karena kinerja Perusahaan Pengelola Air Limbah jangan sampai kurang diperhatikan oleh Pemko Banjarmain yang juga pemiliknya,” papar Thamrin. Khusus mencakup usulan anggaran PD PAL yang meminta sebesar Rp 5 miliar hanya dicairkan senilai 2,5 miliar, ini memang kondisi demikian.”Kita bertahap pasti semua ingin diperhatikan dan koordinasi SKPD juga harus ditingkatkan,” kata Thamrin lagi. Sebelumnya dari pemberitahuan dari Yayasan Peduli Air menuding bahwa Pemko Bajarmasin begitu mudah mengeluarkan izin kepada pihak pengembang perumahan, tanpa memperhatikan urusan atau pengelolaan limbahnya. Padahal sejak awal sudah ada komitmen semua perumahan baru harus mengacu program PD PAL. keluh Andi lagi.
Idealnya ungkap Andi, sebelum mengeluarkan izin pihak pengembang diwajibkan memasang atau sudah terkoneksi jaringan pengelolaan air limbah di kawasan perumahan yang dikembangkannya. Hal lain yang menyebabkan masih banyak warga tidak berlangganan PD PAL karena, kesadaran warga dalam mengolah limbah masih dangkal. Kemudian, PD PAL memiliki imej kurang bagus di mata masyarakat terkait pelayanan terhadap respon keluhan pelanggan.

Sumber : Kalimantan Post, 3 November 2015

[envira-gallery id=”895″]

Leave a Reply